Sekda Kukar, Sunggono. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Angka inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini tercatat berada di kisaran 3,5 persen. Meski sedikit berada di atas rata-rata nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memastikan kondisi tersebut masih dalam kategori terkendali melalui berbagai langkah pengendalian harga dan stabilisasi pasokan kebutuhan pokok.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan capaian tersebut masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pengendalian agar kenaikan harga kebutuhan pokok tidak berdampak besar terhadap daya beli masyarakat.

“Kalau dibanding rata-rata nasional memang sedikit lebih tinggi, tapi sebenarnya kita termasuk daerah yang mampu mengendalikan inflasi,” ujarnya saat di hubungi pada Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, keberhasilan pengendalian inflasi di Kukar tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak dalam menjaga kestabilan pasokan dan distribusi bahan pokok di daerah. 

Bahkan, kata dia, upaya tersebut juga mendapat pengakuan melalui sejumlah penghargaan tingkat nasional yang diterima Kukar dalam bidang pengendalian inflasi.

Sunggono menyebut fluktuasi nilai tukar dolar masih memberikan pengaruh terhadap beberapa komoditas tertentu, khususnya barang yang pasokannya berasal dari luar daerah maupun impor. 

Namun demikian, ia mengaku dampaknya dinilai masih tidak terlalu signifikan terhadap seluruh kebutuhan masyarakat.

“Misalnya kedelai dan bawang merah itu cukup terasa pengaruhnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas pangan utama seperti beras masih berada dalam kondisi stabil karena tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah. 

Kondisi serupa juga mulai terlihat pada komoditas telur yang saat ini telah terbantu oleh peningkatan produksi lokal.

“Alhamdulillah pasokan lokal sudah mulai lumayan, jadi dari pantauan harga tidak terlalu berdampak,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan dalam menjaga stabilitas harga, Pemkab Kukar memastikan program Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus digencarkan sepanjang tahun 2026. 

Program tersebut dinilai efektif membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“InsyaAllah GPM akan terus kita jalankan. Targetnya tahun ini hampir sekitar 240 kegiatan yang harus kita capai,” tuturnya.

Pelaksanaan GPM tidak hanya bertujuan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas pangan di pasaran.

“Ini juga membantu masyarakat untuk mengendalikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok penting,” tutupnya. (Kriz)